1. A. Arti dan Perkembangan Demokrasi Warga Negara
  2. 1. Asas Kewarganegaraan
  • Asas Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau Negara di mana ia dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di Negara Indonesia, maka ia akan menjadi warga Negara Indonesia, walaupun orang tuanya adalah warga Negara Amerika Serikat. Asas Ius Soli dianut oleh Negara seperti Inggris, Mesir dan Amerika Serikat.
  • Asas Ius  Sanguinis  adalah  asas  yang  menentukan  kewarganegaraan  seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di Indonesia tapi orang tuanya adalah warga Negara Cina, maka orang tersebut tetap menjadi warga Negara Cina. Asas Sanguinis ini dianut oleh Negara Cina.

 

  1. 2. Arti Demokrasi
  • Secara etimologis, Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti kekuasaan.
  • Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government by the people).
  • Demokrasi adalah  negara  yang  sistem  pemerintahannya  (kedaulatannya)  berada  di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa,

pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

 

  1. 3. Perkembangan Demokrasi
  • Gagasan demokrasi berawal Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM). Sistem demokrasi di Yunani Kuno adalah demokrasi langsung direct democracy.
  • Abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal

(hubungan antara vassal (budak) dan lord (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja.

  • Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam

Besar  1215).  Magna  Charta  merupakan  kontrak  atau  perjanjian  antara  beberapa bangsawan dan raja. Meskipun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku

untuk rakyat jelata, Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.

  • Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja (divine right of kings). Kecaman terhadap

gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class)

dan berujung pada pendobrakan kedudukan raja dengan cara Kontrak Social.

 

  1. B. Bentuk-bentuk Demokrasi

 

Klasifikasi Bentuk Arti
 

Cara Penyaluran Kehendak

 

Demokrasi langsung

Rakyat   secara   langsung   mengemukakan

kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya.

 

Demokrasi tidak langsung

Rakyat     menyampaikan      kehendakannya

melalui dewan perwakilan rakyat.

 

Paham Yang

Dianut

 

Demokrasi liberal

Menitikberatkan          pada          kebebasan

bergerak,berpikir        dan                                   mengeluarkan pendapat.

 

 

   

Demokrasi komunis

Menitik beratkan pada paham kesamaan yg

menghapuskan   perbedaan   kelas   diantara sesama rakyat.

 

Demokrasi gabungan

berprinsip       mengambil          kebaikan                   dan

membuang kelemahan dari demokrasi liberal dan komunis.

 

 

 

 

 

Demokrasi modern

 

 

Demokrasi Parlementer

Demokrasi yang kekuasaan legislatif (DPR) di

atas eksekutif pemerintah. P residen atau raja hanya sebagai kepala negara yg kedudukannya sebagai lambang

 

 

Demokrasi Dengan

Pemisahan kekuasaan

Demokrasi  yang  mana  kekuasaan  legislatif

untuk membuat undang-undang, kekuasan eksekutif untuk melaksanakan UU, dan kekuasaan yudikatif untuk mengawasi pelaksanaan UU

 

Demokrasi Sistem

Referendum

Demokrasi  yang  mana  pemungutan  suara langsung  oleh  rakyat  tanpa  melalui  badan

legislatif

 

  1. C. Demokrasi di Indonesia

 

Periode Perkembangan
 

 

 

 

Demokrasi Masa Revolusi

Kemerdekaan

(1945 –1950)

·   Pada  awal  kemerdekaan  masih  terdapat  sentralisasi kekuasaan

·   Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh.

·   Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator.

·   Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya  sejumlah  partai  politik  yang  kemudian

menjadi   peletak   dasar   bagi   system   kepartaian   di

Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi  Parlementer

(1950-1959)

·   Pada  masa  ini  adalah  masa  kejayaan  demokrasi  di

Indonesia,  karena  hampir  semua  elemen  demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di

Indonesia.

·   Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.

·   Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

o  Dominannya   politik   aliran,   sehingga   membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik

o  Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

o  Tidak   mampunya   konstituante   bersidang   untuk

mengganti UUDS’50

o  Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

 

 

 

 

Demokrasi  Terpimpin

(1959-1965)

·   Demokrasi    terpimpin    menurut    Tap    MPRS     No.

VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat                          kebijaksanaan                dalam                   permusyawaratan

perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional

yang    progresif    revolusioner    dengan           berporoskan nasakom dengan ciri:

o  Dominasi Presiden

 

 

  o  Terbatasnya peran partai politik

o  Berkembangnya pengaruh PKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Orde Baru

·   Pada  masa  orde  baru  ini  menerapkan  Demokrasi

Pancasila   untuk                   menegaskan               bahwasanya model demokrasi  inilah  yang  sesungguhnya  sesuai  dengan

ideologi negara Pancasila

·  Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

o Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

o Rekrutmen politik yang tertutup

o Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

o Pengakuan HAM yang terbatas

o Tumbuhnya KKN yang merajalela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Masa Reformasi

(1998 Sampai Sekarang)

·    Kebijakan    reformasi    ini    berpuncak    dengan di amandemennya  UUD  1945  (bagian  Batangtubuhnya)

karena  dianggap  sebagai  sumber  utama  kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

·    Demokrasi  yang  diterapkan  Negara  kita  pada  era reformasi   ini   adalah   demokresi   Pancasila,   namun

berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan

demkrasi  reformasi  dengan  demokrasi  sebelumnya

adalah:

o  Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.

o  Rotasi    kekuasaan              dilaksanakan              dari              mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.

o  Pola  rekruitmen  politik  untuk  pengisian  jabatan politik dilakukan secara terbuka.

o  Sebagian  besar  hak  dasar  bisa  terjamin  seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

 

 

 

Pinterin

0 / 5

Your page rank:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code