Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4

Guru Madrasah

Rangkuman Materi IPS Kelas 9 Bab 4

Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

A.Indonesia Pada Masa Kemerdekaan

A.Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak.

Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan.

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Dengan adanya janji kemerdekaan itu, maka dibentuklah BPUPKI.

Apa itu BPUPKI? Yuk bahas!

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia biasa disingkat menjadi BPUPKI.

Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

BPUPKI terdiri dari 63 orang anggota.

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali:

  • Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945
  • sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945

Apa saja isi sidang tersebut?

Berikut ini penjelasannya.

Sidang Pertama BPUPKI

Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka.

Ada tiga tokoh yang memberikan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI ini, yaitu:

  • Mr. Mohammad Yamin
  • Mr Soepomo
  • Ir Soekarno

Berikut ringkasan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh masing-masing tokoh:

rumusan dasar negara bpupki

Istilah Pancasila kemudian muncul berdasarkan gagasan dari Ir. Soekarno tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian setiap tanggal 1 Juni dirayakan sebagai Hari Pancasila.

Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat.

Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota Sembilan orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia ini dinamakan ‘Panitia Sembilan’.

Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945.

Sidang Kedua BPUPKI

Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD).

Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang.

Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno.

Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu:

  • Pernyataan Indonesia Merdeka.
  • Pembukaan Undang-Undang Dasar.
  • Batang Tubuh UUD.

Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD.

Nah setelah berhasil membentuk naskah Undang-Undang Dasar, selesailah tugas BPUPKI yang akan dilanjutkan oleh PPKI.

Apa itu?

Mari kita bahas! Lanjuut!

Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dibentuklah PPKI.

PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno.

Wakil Ketua PPKI adalah Drs. Mohammad Hatta.

Penasihat PPKI adalah Mr. Achmad Subardjo.

Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.

Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil tiga tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wiedyodiningrat dipanggil ke Saigon/ Dalat, Vietnam.

Perstiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

Berita ini diketahui oleh beberapa tokoh terutama Sutan Syahrir.

Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena Sekutu akan menggangap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang.

Namun, isulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta karena mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI.

Alasan pemimpin kita ini tidak asal-asalan atau malas-malasan, karena mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Nah ini dia, karena perbedaan ini akhirnya para pemuda berunding dan akhirnya pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Meski terkesan “diculik”, namun sesampainya di Rengasdengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan Peta pimpinan Syudanco Subeno.

Disana para pemuda mendesak Ir. Soekarno dan Moch. Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Namun, mereka tetap pada pendiriannya.

Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro pada pukul 17.30 WIB.

Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu.

Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta.

Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada malam hari, 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta.

Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda.

Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun.

Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya.

Moh. Hatta danAhmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan.

Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subardjo sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muh. Hatta.

Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut.

Kemudian tidak selesai begitu saja, duh!

Mereka bingung, siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi?

Kemudian siapa yang harus membacakan?

Nah, Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia.

Tapi mana cukup ya tanda tangan harus banyak dalam selembar naskah?

Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.

Sukarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut.

Sukarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Yeay! Akhirnya ada jalan keluar!

Usulan itu diterima!

Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui.

Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu:

  • Kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”.
  • Kata “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”.
  • Penulisan tanggal yang tertera “Djakarta, 17-8-05” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05”.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai.

Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud.

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas.

Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan.

PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

  • Pengesahan UUD 1945
  • Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
  • Pembagian Wilayah Indonesia
  • Pembentukan Kementerian
  • Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
  • Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Apa saja detilnya?

Berikut ini detilnya, simak baik-baik ya!

Pengesahan UUD 1945

Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas:

  • Pembukaan
  • Batang Tubuh yang terdiri dari:
  • 37 Pasal
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda.

Kedelapan provinsi tersebut adalah:

  • Sumatera
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • Sunda Kecil
  • Maluku
  • Sulawesi
  • Kalimantan

Pembentukan Kementerian

Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian.

Pada 2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama.

Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.

Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945.

Susunan kabinet RI yang pertama adalah:

susunan kabinet pertama Indonesia

Selain itu, diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, antara lain:

  • Kusumahatmaja (Mahkamah Agung)
  • Gatot Tarunamiharja (Jaksa Agung)
  • A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara)
  • Sukarjo Wiryopranoto (Juru Bicara Negara)

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan mengantikan PPKI.

Komite Nasional Indonesia Pusat disingkat menjadi KNIP.

Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia.

Mereka dilantik tanggal 29 Agustus 1945.

Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.

Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

Supriyadi terpilih sebagai pimpinan TKR.

Kemudian Oerip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.

B.Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia.

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu:

  • Perjuangan Fisik
  • Diplomasi

Apa saja perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut?

Mari kita bahas lebih detil!

Perjuangan Fisik dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Dalam mempertahankan kemerdekaan ada beberapa perjuangan fisik yang terjadi setelah 17 Agustus 1945, yaitu:

  • Insiden Hotel Yamato
  • Pertempuran Surabaya
  • Pertempuran Lima Hari di Semarang
  • Pertempuran Ambarawa
  • Bandung Lautan Api
  • Pertempuran Medan Area
  • Pertempuran Puputan Margarana
  • Serangan Umum 1 Maret 1949

Berikut penjelasan secara rincinya.

Insiden Hotel Yamato

Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia.

Ingat, bendera Belanda itu Merah Putih Biru.

Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

Ini semua bermula karena pihak Belanda berani-beraninya mengibarkan bendera Belanda, sehingga memicu kemarahan rakyat Surabaya.

Sehingga pada akhirnya bendera Belanda bagian birunya dapat dirobek dan kembali menjadi bendera Merah Putih yang berkibar.

Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945.

Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945.

Pada 25 Oktober 1945 Brigade 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tiba di Surabaya.

Tujuan mereka untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang Sekutu di Indonesia.

Ternyata eh ternyata, NICA membonceng bersama rombongan tentara sekutu.

Hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris dan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas dalam bentrokan ini.

Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya.

Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang.

Pihak Inggris menganggap Indonesia akan takut dan selesai dalam beberapa hari saja.

Namun Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama terus menggerakan semangat perlawanan pejuang Surabaya.

Hingga perlawanan terus berlanjut  berhari-hari bahkan berlangsung beberapa minggu.

Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara Sekutu, namun Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan.

Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang.

Dokter Karyadi memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut, namun Jepang menembaknya sehingga ia gugur.

Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah.

Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang.

Tujuannya? Klasik, melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah.

Ujung-ujunya ternyata diboncengi NICA juga.

Pada saat mereka membebaskan tawanan, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia.

Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para Komandan TKR dan Laskar.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara Sekutu di Ambarawa.

Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara Sekutu dan menguasai kota Ambarawa.

Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946.

Pada tanggal 12 Oktober 1945, Brigadir Mac Donald dan pasukannya datang di Bandung.

Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara Sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik.

Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing, pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan Sekutu.

Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan, sebelum
meninggalkan kota Bandung, TRI dan rakyat membakar kota Bandung.

Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api.

Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945, Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan.

Mereka bertujuan mengambil alih pemerintahan.

Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan.

Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan Sekutu.

Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka.

Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal.

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para Pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat-pesawat tempurnya.

Pertempuran Puputan Margarana

Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945.

Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan.

Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan ‘puputan’ atau perang habis-habisan.

Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya.

Adapun di pihak Belanda, diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949.

Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10/Wehkreise III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota.

Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif
singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta.

Dalam Serangan Umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam.

Perjuangan Diplomasi

Nah itu dia diatas adalah perjuangan fisik, bagaimana dengan perjuangan diplomasi?

Perjuangan diplomasi adalah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui jalur perundingan.

Apa saja perundingan yang pernah terjadi?

Beberapa perundingan itu adalah:

  • Perundingan Linggarjati
  • Perundingan Renville
  • Perundingan Roem–Royen
  • Konferensi Meja Bundar

Let’s go mari bahas!

Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggajati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946.

Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.

Perundingan ini terjadi antara Indonesia dan Belanda.

Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947.

Dalam perundingan Linggarjati terdapat tiga delegasi.

Delegasi dari Indonesia adalah Sutan Syahrir.

Delegasi dari Belanda adalah Wim Schermerhorn.

Delegasi dari Inggris adalah Lord Killearn.

Isi Perundingan Linggarjati adalah:

  • Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura.
  • Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  • Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  • Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /persemakmuran Indonesia-Belanda dengan dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

Meskipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani, hubungan Indonesia dengan Belanda tidak bertambah baik.

Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk.

Kemudian Belanda melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil Perjanjian Linggajati, pada 21 Juli 1947.

Peristiwa yang terjadi pada 21 Juli 1947 tersebut dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.

Perundingan Renville

Agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB.

Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

Negara-negara anggota Komisi Tiga Negara adalah:

  • Australia
  • Belgia
  • Amerika Serikat

KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di teluk Jakarta.

Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville.

Dalam perundingan ini terdapat beberapa delegasi.

Delegasi dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin Harahap.

Delegasi dari Belanda adalah Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Delegasi dari KTN adalah Frank Porter Graham dan Richard Kirby.

Isi perundingan Renville adalah:

  • Penghentian tembak menembak.
  • Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
  • Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
  • TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu.

Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II.

Perundingan Roem–Royen

Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan.

KTN disini ditugaskan kembali dan dirubah namanya menjadi UNCI.

UNCI singkatan dari United Nations Commission for Indonesia.

Pada tanggal 14 April 1949 terjadi kembali perundingan di Hotel Des Indes, Jakarta.

Perundingan tersebut disebut Perundingan Roem-Royen.

Delegasi dari Indonesia adalah Mr. Moh. Roem.

Delegasi dari Belanda adalah Dr. J. H. van Royen.

Delegasi dari UNCI adalah Merle Cochran.

Isi perundingan roem-royen adalah :

  • Pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk:
  • Menghentikan perang gerilya.
  • Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
  • Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk:
  • Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta;
  • Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik;
  • Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948
  • Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23Agustus sampai 2 November 1949.

Konfrensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya.

Delegasi dari Indonesia adalah Drs. Moh Hatta.

Delegasi dari Belanda adalah J.H. van Maarseveen.

Delegasi dari BFO adalah Sultan Hamid II.

Delegasi dari UNCI adalah Chritchley.

Isi konferensi meja bundar adalah:

  • Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  • Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
  • Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
  • Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belnada yang diketuai Belanda.
  • RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.

Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat.

C.Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Republik Indonesia Serikat

Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat.

Republik Indonesia Serikat disingkat menjadi RIS.

Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya.

Yang tergabung dalam federasi adalah:

  • Negara bagian yang meliputi:
  • Negara Indonesia Timur
  • Negara Pasundan
  • Negara Jawa Timur
  • Negara Madura
  • Negara Sumatra Selatan
  • Negara Sumatra Timur
  • Republik Indonesia
  • Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi:
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Tenggara
  • Banjar
  • Dayak Besar
  • Bangka
  • Belitung
  • Riau
  • Jawa Tengah
  • Daerah Swapraja yang meliputi:
  • Kota Waringin
  • Sabang
  • Padang

Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan menteri-menteri di bawah perdana menteri.

Presiden RIS adalah Ir. Soekarno.

Perdana Menteri RIS adalah Drs. Moh. Hatta.

Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI.

Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.

Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI.

RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Gangguan Keamanan

Setelah kembali lagi menjadi Republik Indonesia, terjadi banyak gangguan keamanan yang berusaha mengganti Pancasila.

Gangguan tersebut antaralain:

  • Pemberontakan PKI Madiun 1948
  • Pemberontakan DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia)

Mari kita bahas lebih jauh.

Pemberontakan PKI Madiun 1948

Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso.

Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia.

Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat.

Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur).

Pemberontakan DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia)

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia.

Pemberontakan ini awalnya terjadi di Jawa Barat, kemudian menyebar ke  Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan,dan Kalimantan Selatan.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo diwujudkan melalui Proklamasi
yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat.

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh, pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo.

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan pada tahun 1945, lbnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia.

Semua pemberontakan diatas tersebut berhasil ditumpas oleh Pemerintah Indonesia.

Karena pada hakikatnya seluruh bangsa Indonesia inginkan persatuan dan kesatuan di bumi Pertiwi ini.

D.Perkembangan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil.

Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi antaralain:

  • Permasalahan Inflasi
  • Blokade Laut

Mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya pada saat itu?

Berikut penjelasannya!

Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi.

Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945.

Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia.

Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

  • Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
  • Melakukan Diplomasi ke India
  • Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia antaralain dalam bidang:

  • Kehidupan Sosial
  • Pendidikan
  • Kebudayaan

Dalam kehidupan sosial setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.

Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu:

  • pendidikan rendah
  • pendidikan menengah pertama
  • pendidikan menengah atas
  • pendidikan tinggi

Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki.

B.Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara.

Masa Demokrasi Parlementer disebut pula masa Demokrasi Liberal.

Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer

Sistem Pemerintahan

Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950..

Menurut sistem parlementer, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja.

Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet.

Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.

Berikut ini adalah tabel kabinet pada masa Demokrasi Parlementer:

kabinet pada masa demokrasi parlementer

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai.

Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik.

Berikut ini partai yang ada pada masa Demokrasi Parlementer:

partai pada masa demokrasi parlementer

Pemilu 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:

  • Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955
  • Tahap kedua pada 15 Desember 1955

Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang.

Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Gangguan Keamanan pada Masa Demokrasi Parlementer

Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu:

  • Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
  • Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
  • Pemberontakan Andi Azis
  • Pemberontakan PRRI dan Permesta

Mari kita bahas satu per satu.

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.

Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI.

Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil.

Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri.

Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).

Pemberontakan Andi Azis

Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950.

Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar.

Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak pada akhirnya Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar.

Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.

Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam.

Pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI.

Kemudian diikuti pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi.

Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.

Kebanggaan pada Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan.

Namun, ada kebanggan tersendiri pada masa ini yaitu Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung.

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara.

Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh.

Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.

Deklarasi Djuanda

Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain:

  • Gunting Syafruddin
  • Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
  • Nasionalisasi Perusahaan Asing
  • Finansial Ekonomi (Finek)
  • Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer

Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi.

Pendidikan

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).

Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi.

Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1.

Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.

Kesenian

Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI).

Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.

C.Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.

Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

  • Menetapkan pembubaran Konstituante.
  • Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).
  • Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan.
  • Serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Demokrasi Parlementer dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

Sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial.

Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin

Awal mula tujuan demokrasi terpimpin adalah mengatasi segala masalah, namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin antaralain:

  • Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.
  • Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.
  • Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.

Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter.

Kekuatan Politik Nasional

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu:

  • Presiden Soekarno
  • Partai Komunis Indonesia (PKI)
  • TNI Angkatan Darat

Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah di bubarkan dengan paksa.

Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu:

  • PNI
  • NU
  • PKI
  • Partai Katolik
  • Partai Indonesia
  • Partai Murba
  • PSII
  • IPKI
  • Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
  • Persatuan Tarbiyah Islam (Perti)

Politik Luar Negeri

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.

Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur.

Namun pada masa Demokrasi Terpimpin, Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur.

Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis seperti:

  • Uni Soviet
  • China
  • Kamboja
  • Vietnam
  • Korea Utara

Pada masa itu dikenal istilah Oldefo dan Nefo.

Oldefo adalah singkatan dari The Old Established Forces.

Nefo adalah singkatan dari The New Emerging Forces.

Oldefo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya.

Sedangkan Nefo adalah sebutan untuk negara-negara baru.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo.

Berikutnya ada istilah Politik Mercusuar.

Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Monas adalah salah satu bukti peninggalan hasil dari Politik Mercusuar.

Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok.

Berdirinya Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh:

  • PM India Jawaharlal Nehru,
  • PM Ghana Kwame Nkrumah,
  • Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser,
  • Presiden Indonesia Soekarno,
  • Presiden Yugoslavia Jossep Broz Tito.

Gerakan Non- Blok (GNB) secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia.

Tujuan pendirian Gerakan Non-Blok antara lain:

  • Menentang imperialisme dan kolonialisme
  • Menyelesaikan sengketa secara damai.
  • Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju.
  • Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia.

Indonesia menentang rencana tersebut karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara.

Pada tanggal 16 September 1963 pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan.

Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus.

Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Isi dari Dwikora adalah:

  • Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
  • Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dengan spontan saat itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.

Pembebasan Irian Barat

Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Belanda.

Jalur diplomasi pun diusahakan untuk menuntut hak Indonesia atas Irian Barat.

Upaya ini tidak membuahkan hasil sehingga pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain:

  • Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia- Belanda. Melalui UU No. 13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956 Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia–Belanda tidak ada.
  • Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda.
  • Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore) untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda.

Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Isi dari Trikora adalah:

  • Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
  • Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962 oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York.

Isi dari Perjanjian New York adalah:

  • Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.
  • Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.
  • Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
  • Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

Berdasarkan hasil Pepera tahun 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia.

Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965.

Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pemimpin Gerakan 30 September Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon 328/Para Divisi Siliwangi.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G 30 S/PKI berhasil digagalkan.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini adalah:

  • Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
  • Devaluasi Mata Uang Rupiah
  • Deklarasi Ekonomi

Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru).

Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar.

Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antarkekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu

Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI.

Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya.

Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa.

Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan.

Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Di jenjang SMA dilakukan penjurusan mulai kelas II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam.

Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos, kantor pos, kantor pos pembantu.

Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Kebudayaan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti :

  • Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI,
  • Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia,
  • Lembaga seni-Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama,
  • Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi.

D.Indonesia pada Masa Orde Baru

Pengertian Masa Orde Baru

Masa Orde Baru adalah msebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia.

Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998.

Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru

Supersemar

Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut.

Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi.

Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Isi Tritura adalah:

  • Bubarkan PKI.
  • Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September.
  • Turunkan harga.

Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah.

Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (supersemar).

Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Penataan Stabilitas Politik

Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden.

Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain:

  • Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif
  • Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
  • Kembali Menjadi Anggota PBB
  • Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN
  • Penyederhanaan Partai Politik
  • Pemilihan Umum
  • Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
  • Dwi Fungsi ABRI

Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Apa itu kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang?

Mari kita bahas!

Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.

Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

Program Jangka Panjang

Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Berikut Pelita yang terjadi pada masa Orde Baru:

  • Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)
  • Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.
  • Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
  • Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.
  • Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
  • Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  • Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
  • Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.
  • Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
  • Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
  • Pelita VI
  • Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru

Kehidupan Sosial pada Masa Orde Baru

Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain:

  • Transmigrasi
  • Keluarga Berencana (KB)
  • Puskesmas dan Posyandu

Pendidikan pada Masa Orde Baru

Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut:

  • Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar.
  • Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978
    Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984
  • Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

Kebudayaan pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional.

Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.

E.Indonesia pada Masa Reformasi

Pengertian Masa Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.

Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Lahirnya Gerakan Reformasi

Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan, muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat.

Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat US$ 600 pada tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 pada tahun 1990-an.

Namun akibatnya muncul mental korupsi dikalangan pejabat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan.

Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kondisi ekonomi global yang krisis berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besarbesaran dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali.

Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah.

Demonstrasi kemudian terjadi, tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah:

  • penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok),
  • penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
  • menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya

Pada tanggal 12 Mei 1998 empat orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur.

Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo.

Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas.

Tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Akhirnya Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie.

Ini menandakan akhir dari Masa Orde Baru.

Perkembangan Politik pada Masa Reformasi

Sidang Istimewa MPR 1998

Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.

Ketetapan-ketetapan itu adalah:

  • Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen.
  • Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
  • Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
  • Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.
  • Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya.

Pencabutan Pembatasan Partai Politik

Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk.

Menjelang Pemilihan Umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai.

Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti Pemilihan Umum.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Pada masa reformasi Dwi Fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan.

Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang.

Mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyelenggaraan Pemilu

Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2019, pemerintah telah melaksanakan lima kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

(Untuk bagian diatas tentang pemilu, Admin edit karena telah terjadi Pemilu tahun 2019 ya!)

Pemilu tahun 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah:

  • Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
  • Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
  • Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
  • Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

Pada masa ini nilai tukar rupiah sukses hanya Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999!

Namun rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil.

Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa beliau adalah:

  • Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.
  • Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  • Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

  • Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
  • Pemberian Bantuan Langsung Tunai Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM.
  • Pengurangan Utang Luar Negeri

Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat.

Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif.

Pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya.

Pendidikan

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Kemudian ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989 yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.

Pemerintah pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum.

Perubahan kurikulum tersebut adalah:

  • Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
  • Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
  • Kurikulum 2013

Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Oganization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional antaralain:

warisan budaya