Rangkuman Materi Sejarah Indonesia Kelas 11 Bab 1

Guru Madrasah

Rangkuman Materi Sejarah Indonesia Kelas 11 Bab 1

A.Perburuan Mutiara Dari Timur

Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Eropa

Seperti kita tahu bahwa dahulu Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra.

Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru.

Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia.

Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik.

Kala itu rempah-rempah menjadi bahan yang paling banyak dicari, sehingga mereka mulai mencari ke Kepulauan Nusantara.

Petualangan, Penjelajahan, dan Perebutan Hegemoni

Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur.

Mungkin kalian masih ingat tentang istilah 3G?

3G yaitu:

  • gold
  • glory
  • gospel

Gold artinya mencari kekayaan.

Glory artinya mencari kejayaan.

Gospel artinya menyebarkan agama.

Ketiga alasan tersebut juga menjadi sebuah motivasi untuk melakukan penjelajahan.

Nah mari kita bahas lebih jauh tentang sejarah Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan ini.

Portugis

Pada waktu itu Columbus berhasil menemukan daerah baru, sehingga raja Portugis yaitu Manuel l memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari Tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah.

Pada Juli 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra.

Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang patok batu padrao sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis.

Mereka sampai ke India, namun kemudia menyadari bahwa India bukan penghasil rempah-rempah.

Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah.

Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.

Pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka.

Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai tanah India (Hindia).

Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya “mutiara dari timur” yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku.

Disinilah istilah “mutiara dari timur” muncul.

Tentang rempah-rempah di Maluku (Ternate dan Tidore), pernah digambarkan oleh Luis vaz de Cam sebagai berikut:

“Lihatlah, betapa laut-laut di Timur ditebari pulau-pulau tidak terkira banyaknya. Tengoklah Tidore lalu Ternate dengan puncak gunung yang membara dan meluncurkan api. Pandanglah kebun-kebun cengkeh yang panas. Dibeli oleh Portugis dengan darah mereka. Dan burung cenderawasih yang terbang tidak pernah melangit. Tetapi jatuh ke bumi ketika mereka berhenti terbang.“ Luis vaz de Cam-cs. The Lusiads (1572). Canto. 132. (Taufik Abdullah & AB. Lapian. Indonesia dalam Arus Sejarah. 2012)

Perlu ditambahkan bahwa dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak karena Portugis melakukan monopoli perdagangan.

Sehingga munculah beberapa perlawanan seperti :

  • pada tahun 1512 terjadi perlawanan yang dilancarkan seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir (Katir).
  • Tahun 1513 pasukan Demak yang berkekuatan 100 perahu dan ribuan prajurit mulai melancarkan serangan ke Malaka.

Namun kedua usaha tersebut gagal, karena Portugis masih jauh lebih kuat.

Spanyol

Orang-orang Spanyol yang diprakarsai Christhoper Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah.

Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhaan.

Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika.

Tanggal 12 Oktober 1492 rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama.

Tempat mendarat Colombus ini kemudian dinamakan San Salvador.

Tahun 1493 Columbus sampai kembali di Spanyol.

Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke timur.

Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan/Magalhaes atau umum menyebut Magelhaens.

Pada Maret 1521 Magellan mendarat di Pulau Guam.

Pada April 1521 sampai di Kepulauan Massava atau kemudian dikenal dengan Filipina.

Pada tahun 1521 itu juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah.

Belanda

Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596.

Pada tahun 1594 Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara.

Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya, ia berusaha kembali ke negerinya tetapi ia meninggal di perjalanan.

Pada tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran.

Tahun 1596 Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara.

Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempahrempah di wilayah itu Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten.

Dengan kesombongan dan kadang kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya.

Namun akhirnya diusir oleh masyarakat setempat.

Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten.

Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat.

Di bawah pimpinan Jacob van Neck mereka sampai di Maluku pada tahun 1599.

Inggris

Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498.

Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish.

Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makasar, Jepara, Jayakarta.

B.Kekuasaan Kongsi Dagang VOC

Lahirnya VOC

Seperti yang kita tahu bersama, bahwa Indonesia adalah sumber penghasil rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa.

Banyak bangsa Eropa yang tertarik untuk datang ke Nusantara tentunya untuk berdagang termasuk Belanda.

Persaingan yang cukup kerasterjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan parlemen Belanda.

Sebab persaingan antarkongsi Belanda juga akan merugikan Kerajaan Belanda sendiri.

Terkait dengan itu, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar.

Pada 20 Maret 1602 terbentuklah Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur” yang diresmikan di Amsterdam.

Tujuan dibentuk VOC adalah:

  • menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada
  • memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain
  • sebagai kekuatan revolusi (dalam perang 80 tahun), sehingga VOC memiliki tentara

VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” yang juga disebut dengan Heeren XVII.

Dewan Tujuh Belas ini berkedudukan di Amsterdam.

Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak yang bisa disebut Hak Oktroi, antara lain:

  • melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara
  • membentuk angkatan perang sendiri
  • melakukan peperangan
  • mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat
  • mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri
  • mengangkat pegawai sendiri
  • memerintah di negeri jajahan

Karena Dewan Tujuh Belas berkedudukan di Amsterdam, hal ini tidak efektif.

Sehingga pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal.

Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC.

Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” (Raad van Indie).

Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal.

Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both (1602-1614).

Keserakahan dan Kekejaman VOC

Pada tahun 1614 Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynst (1614-1615).

Baru berjalan satu tahun ia digantikan gubernur jenderal yang baru yakni Laurens Reael (1615-1619).

Pada masa jabatan Laurens Reael ini berhasil dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung.

Pada awalnya orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC bersikap baik kepada rakyat Nusantara.

Namun setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara/Indonesia dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia.

Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi.

Pada tahun 1619 Gubernur Jenderal VOC Laurens Reael digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (J.P. Coen)

J.P. Coen dikenal gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius.

J.P. Coen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta.

Armada angkatan laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta.

Jayakarta akhirnya dapat diduduki VOC.

Kota Jayakarta kemudian dibumihanguskan oleh J.P. Coen pada tanggal 30 Mei 1619.

Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda.

Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta.

J.P. Coen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya dengan cara:

  • Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku
  • Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian
  • VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis
  • VOC melakukan campur tangan (intervensi) terhadap kerajaankerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli, serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal
  • Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi/dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi

Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, pada tahun 1623 J.P. Coen kembali ke negeri Belanda.

Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier namun atas perintah pimpinan VOC di Belanda ia diminta kembali ke Batavia.

Akhirnya pada tahun 1627 J.P. Coen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya.

J.P. Coen semakin congkak dan kejam berbagai cara dilakukan seperti tindakan kekerasan, tipu muslihat dan politik devide et impera terus dilakukan.

Politik devide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.

Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di luar Jawa berusaha ditaklukkan.

Secara singkat penjelasannya yang dilakukan oleh VOC adalah :

  • Raja Pakubuwana II yang sedang dalam keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram Islam kepada VOC pada tahun 1749.
  • VOC berhasil menguasai Malaka dengan cara mengalahkan Portugis pada tahun 1641.
  • Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan setelah terjadi Perjanjian Bongaya tahun 1667.
  • VOC juga berhasil memaksakan kontrak dan monopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan melalui Pelayaran Hongi.
  • Untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis, maka armada VOC diperkuat dan benteng-benteng pertahanan dibangun seperti Benteng Doorstede dibangun di Saparua, Benteng Nasau di Banda, di Ambon sudah ada Benteng Nieuw Victoria, Benteng Oranye di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makasar.
  • Pada tahun 1667, pulau-pulau yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC.

VOC Gulung Tikar

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan.

Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai.

Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan.

Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks.

Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC.

Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja.

Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan dan pengurus sibuk berpikir untuk memperkaya diri.

VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin merosot, bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen.

Inilah cikal bakal kehancuran VOC, selain itu bila dirangkum ada beberapa hal yang menyebabkan kehancuran VOC, yaitu:

  • Para pejabat VOC yang gila hormat, bila bertemu dengan para pejabat VOC beserta keluarga warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah (STRESS YA GILA AJA SURUH NYEMBAH DONG!)
  • Para pejabat VOC suka berfoya-foya, seperti contohnya Gubernur Jenderal Jacob Mosel memberlakukan ordonisasi baru tahun 1754 yang isinya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan berwarna emas dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal.
  • Sistem upeti dari pejabat bawah ke pejabat atas.
  • Sistem KKN untuk menjadi karyawan VOC, dengan cara “menyogok”.

Karena hal-hal tersebut beban utang VOC menjadi semakin berat, sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar.

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar dan semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Ada sebuah ungkapan, VOC kepanjangan dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi) (R.Z. Leirissa. “Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)” dalam Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012).

C.Penjajahan Pemerintah Belanda

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda.

Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot.

Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.

Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda.

Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda dikuasai Perancis.

Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1811).

Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte.

Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis.

Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris.

Dalam rangka mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris ditunjuk beberapa pemimpin, diantaranya:

  • Herman Willem Daendels
  • Jan Willem Janssen

Nah kita akan bahas satu per satu masa pemerintahan tersebut!

Pemerintahan Herman Willem Daendels

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk (Republik Bataaf), Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut beberapa bidang, yaitu:

  • Bidang pertahanan dan keamanan
  • Bidang politik dan pemerintahan
  • Bidang peradilan
  • Bidang sosial ekonomi

Kita simak lebih jauh lagi ya!

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

  • membangun benteng-benteng pertahanan baru
  • membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
  • meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi
  • membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km

Bidang Politik dan Pemerintahan

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Daendels dalam bidang ini adalah:

  • membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara
  • Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie).
  • Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten.
  • kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.

Nah berikut ini adalah Jumlah Keresidenan di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Daendels:

  • Tegal
  • Bagelen
  • Banyumas
  • Cirebon
  • Priangan
  • Karawang
  • Buitenzorg (Bogor)
  • Banten
  • Batavia (Jakarta)
  • Surakarta
  • Yogyakarta
  • Banyuwangi
  • Besuki
  • Pasuruan
  • Kediri
  • Surabaya
  • Rembang
  • Madiun
  • Pacitan
  • Jepara
  • Semarang
  • Kedu
  • Pekalongan

Bidang Peradilan

Dalam bidang ini, Daendels mengeluarkan kebijakan:

  • Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
  • peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang Sosial Ekonomi

Beberapa kebijakan Daendels dalam bidang ini adalah:

  • Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon;
  • meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta;
  • meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia;
  • rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya;
  • melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta;

Pemerintahan Janssen

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Janssen,

Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811.

Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Sama seperti tujuan sebelumnya yaitu untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Namun armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul sehingga Jan Williem Janssen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak.

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.

Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris.

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta.

Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya.

Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang.

Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.

Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia

Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia.

Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa.

Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia.

Nah ada kebijakan yang di ambil oleh Raffles dalam beberapa bidang antara lain:

  • Bidang Pemerintahan
  • Bidang Ekonomi

Mari kita simak satu per satu ya!

Bidang Pemerintahan

Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas:

  • Gillespie
  • Mutinghe
  • Crassen

Untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda.

Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia.

Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi karena setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya.

Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut.

Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota.

Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II sehingga ia mengirim surat laporan ke Raffles yang isinya di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau.

Sehingga Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa.

Oleh karena itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta.

Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III.

Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris.

Isi politik kontrak itu antara lain:

  • Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I;
  • Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang;
  • semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.

Bidang Ekonomi

Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles adalah:

  • Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
  • Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.
  • Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
  • Penghapusan sistem monopoli.
  • Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan

Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju.

Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala seperti:

  • Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah.
  • Pengawasan pemerintah kurang.
  • Dalam mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari pada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa.
  • Kerja rodi, perbudakan dan monopoli masih juga dilaksanakan.

Selain itu, Raffles juga seorang ilmuwan, ia sangat memperhatikan terhadap bahasa dan adat istiadat masyarakat di Jawa.

Ia juga sangat tertarik pada antropologi dan botani.

Kemudian hasil karya nya berupa makalah – makalah kemudian diterbitkan dalam majalah Verhandelingen.

Serta karena begitu terkesan dengan Indonesianya dengan segala budayanya, apalagi Jawa, maka setelah pulang ke Inggris, Raffles kemudian menulis buku History of Java.

Ia juga memberikan bantuan penelitian John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of the East Indian Archipelago.

Dominasi Pemerintahan Belanda

Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816.

Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London.

Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda.

Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.

Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.

Nah ada beberapa bagian yang akan dibahas dalam dominasi Pemerintahan Belanda ini, yaitu:

  • Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal
  • Sistem Tanam Paksa
  • Sistem Usaha Swasta
  • Perkembangan Agama Kristen

Mari kita bahas satu per satu ya!

Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal

Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal.

Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan tiga orang, yaitu:

  • Cornelis Theodorus Elout
  • Arnold Ardiaan Buyskes
  • Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen

Awalnya Elout sebagai ketua namun digantikan oleh Van der Capellen sekaligus merangkap sebagai gubernur jenderal.

Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815.

Salah satu isinya adalah menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas dimana senada dengan keinginan
kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Kemudian ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda dan sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles.

Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816.

Sesampainya di Batavia, mereka pesimis melihat kondisi keadaan di lapangan, mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk.

Sementara itu perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam.

Sedangkan kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.

Akhirnya Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan “jalan tengah”.

Jalan tengah tersebut adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan.

Pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal.

Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal dan ingin melanjutkan strategi jalan tengah namun kebijakannya berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat).

Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat.

Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan sehingga Van der Capellen kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies.

Du Bus Gisignies berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor.

Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor.

Kenyataannya justru impor lebih besar dibanding ekspor.

Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong.

Oleh karena itu aja Belanda mengeluarkan oktroi sehingga dibentuklah De Javasche Bank pada tanggal 9 Desember 1826.

Pembentukan De Javasche Bank ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan Raja terhadap rencana pelaksanaan Tanam Paksa di Indonesia/Hindia.

Sistem Tanam Paksa

Pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia, yaitu di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia.

Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk.

Diibaratkan oleh Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”.

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa).

Dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun.

Nah pada tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa.

Ada ketentuan Tanam Paksa yang termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22, yaitu:

  • penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa
  • tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa
  • waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi
  • tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
  • hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda
  • kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah
  • penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum
  • penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun

Sekilas tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat, namun pada pelaksanaannya terdapat penyelewengan yaitu:

  • lebih dari seperlima, sepertiga, bahkan ada yang setengah dan daerah-daerah tertentu ada yang lebih dari setengah tanah yang dimiliki
    petani
  • waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi Tanam Paksa melebihi waktu penanaman padi

Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat sehingga banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan meninggal.

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia.

Sistem Usaha Swasta

Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa.

Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah.

Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.

Nederlansche Handel Matschappij yaitu perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia.

Pada tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang terlebih setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal).

Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan, sehingga kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan.

Menurut mereka peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri.

Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute.

Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa.

Oleh karena itu, secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal.

Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871.

Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antaralain:

  • Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet).
  • Undang-Undang Gula (Suiker Wet).
  • Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870.

Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda.

Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan.

Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda dimana tanah jajahan berfungsi sebagai:

  • tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing
  • tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa
  • penyedia tenaga kerja yang murah

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api.

Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api.

Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang.

Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19.

Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api.

Angkutan laut juga mengalami peningkatan, pada tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang.

Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Perkembangan Agama Kristen

Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik (selanjutnya disebut Katolik).

Sedangkan orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen).

Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor (dalam bahasa Portugis, padre yang berarti imam).

Pastor yang terkenal waktu itu adalah Pastor Fransiscus Xaverius SJ dari ordo Yesuit.

Kemudian berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon.

Pada waktu itu para zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen.

Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa.

Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur.

Tidak hanya di Indonesia bagian timur saja perkembangan katolik dan kristen berkembang, namun hampir di seluruh wilayah Nusantara.

Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa, perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrach.

Dalam petualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867.

Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa.

Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa dan pengikutnya pun semakin banyak.

Kiai Sadrach juga tidak mau tunduk dan bahkan kemudian memisahkan diri dari Gereja Protestan Belanda.

Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso (sebelah selatan Kutoarjo).

Banyak pengikut Kristen Jawa ini di Jawa Tengah.